Ketika Impor Masih Jadi Pilihan

Ketika Impor Masih Jadi Pilihan

Kontribusi daging sapi terhadap pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia hanya sekitar 16%. Walaupun begitu, daging sapi tetap menjadi favorit masyarakat jelang hari raya, misalnya Idul Fitri. Tak menghe rankan bila harganya acapkali bergejolak. Mei 2015 misalnya, harga daging sapi segar di pasaran melambung pada kisaran Rp120 ribu – Rp130 ribu/kg. Akhir 2016 sampai minggu ketiga Januari 2017 pun harga belum banyak bergerak. Di Ibukota, laman Informasi Pangan Jakarta yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, dan PD Pasar Jaya, melansir harga sebesar Rp115 ribuRp123 ribu/kg. Melihat kondisi itu, jauh sebelum lebaran 2016, Presiden Jokowi minta harga daging sapi (tanpa menyebut jenis) Rp80 ribu/kg. Untuk menurunkan harga, pemerintah melalui Bulog mengggelontorkan daging sapi beku impor. Namun harga daging segar tetap bergeming. Dengan dalih memberikan pilihan kepada masyarakat, pemerintah kembali menu gasi Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku asal India.

Demikian di ungkap I Ketut Diarmita, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, dalam acara diskusi “Review Kebijakan Peternakan 2016” yang digelar Bincang-Bincang Agribisnis di Jakarta (23/12). “Berdasarkan Rakortas 12 September 2016, kita diminta impor 100 ribu ton daging kerbau India. Ini sampai Juni 2017. Sampai Desember sudah masuk 50 ribu ton. Sisanya 50 ribu ton lagi 2017. Tujuannya supaya pasokan menjelang hari raya ada stok,” papar Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, dalam acara tersebut. Lagi-lagi harga daging sapi segar tetap tinggi.

Kurang Pasokan

Permasalahan daging sapi, menurut pan dangan Enny Sri Hartati, terjadi akibat pasokan kurang. “Dengan data siapapun, apakah Kementan, Kemendag, pelaku usaha, dan yang lain, intinya adalah pasok an kurang. Kalau memang problemnya pasokan yang kurang dan kita mau menuju swasembada daging, sementara kebijakan satu-satunya yang seksi dan selalu menjadi andalan adalah impor, sudah pasti kita semua gagal paham,” kritiknya pedas. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut menambahkan, yang membutuhkan daging terbanyak adalah industri. “Industri itu sudah sangat fasih, sangat paham bagai mana mengefisienkan usahanya.

Tidak perlu campur tangan pemerintah! Justru kalau pemerintah terlalu campur tangan dengan kondisi yang sudah settled, pasti yang terjadi adalah kerusakan! Itu namanya intervensi yang membuat market failure,” sergah doktor alumnus IPB itu. Enny menegaskan, berapapun impor daging tidak akan mempengaruhi harga daging segar. Yang bisa mempengaruhi harga daging segar adalah tambahan populasi, sapi maupun kerbau. Kalau ada peningkatan produksi, pasti akan menam bah stok di pasar sehingga harga daging turun. Sorotan yang tajam terhadap kebijakan peternakan juga dilontarkan Rochadi Tawaf. Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) ini mengungkap, “Pertama, perubahan pendekatan pembangunan dari produksi ke harga. Memang alasannya bisa dimengerti bahwa harga adalah komponen yang paling dipercaya. Tapi akhirnya kebablasan, (pemerintah) berpihak kepada konsumen. Tidak lagi memihak produsen,” ulasnya.

Kedua, lanjut dia, pemerintah membuka impor jeroan. Padahal penjualan jeroan selama ini memberi keuntungan bagi pejagal. Karena ada intervensi jeroan impor, pejagal mengambil kompensasi dengan menaikkan harga daging. Ketiga, membebaskan kuota impor sapi dan daging sapi. “Dulu kuota impor ini yang mengendalikan produksi. Keempat, mengimpor dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ini pun kontroversial karena kita belum mempunyai otoritas veteriner dan Siskeswanas (Sistem Kesehatan Hewan Nasional),” ucap Dosen Fakultas Peternakan Unpad tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *